Diduga Ada Pangkalan Gas 3 Kg Bersubsidi Ilegal Di Desa Pardamean-Tanjung Morawa Deli Serdang Sumut

Deli serdang – srikandinews.com. Keluhan Ratu rumah tangga kini mulai terdengar lagi akibat sulitnya LPG 3 kg sebagai kebutuhan wajib didalam rumah tangga untuk di pergunakan memasak kebutuhan sehari-hari selain langka bilapun ada di sebagian warung yang menjual gas LPG di hargai dengan nominal yang lumayan besar yakni yang seharusnya pertabung Rp.16.000,- menjadi Rp.18.000, Rp.20.000 hingga Rp.21.000,-

Hal tersebut sungguh dikeluhkan oleh warga masyarakat di beberapa wilayah seperti di kecamatan Tanjung Morawa , Lubuk Pakam dan Pagar Merbau Minggu ( 02-07-2023). Langkahnya LPG 3 kg dibeberapa wilayah sungguh tidak masuk dilogika terutama di kawasan pangkalan Gas yang di duga ilegal terpantau banyaknya tumpukan gas 3 kg yang siap di order yang selanjutnya di pasarkan secara pribadi sehingga dapat merauf keuntungan yang lumayan besar.

Beberapa awak media online ataupun cetak saat melakukan konfirmasi Sabtu ( 01-07-2023) kesatu pangkalan yang di duga ilegal yang beralamat di jalan Lintas Sumatera Utara seorang ibu ( wanita ) desa Perdamean kecamatan Tanjung Morawa di duga istri pemilik Pangkalan ilegal mengatakan ” Gas 3 kg masuk di pangkalan dalam Satu Minggu sebanyak 2 kali sebanyak 280 tabung total perminggunya sebanyak 560 tabung bila dikalikan dalam Satu bulan 560 x 4 = 2.240 tabung , selanjutnya gas tersebut di pasarkan oleh rekanan yang telah terkordinir dengan pangkalan, bukan untuk masyarakat umum” jelasnya

Masih keterangan sang Ibu yang diduga istri pemilik rumah pangkalan gas ” Pemilik pangkalan orang Medan kami di batasi setiap bulannya tidak lebih dari 3000 tabung dan pengawasnya bermarga Sibutar-butar dan kami menjalankan pangkalan gas 3 kg ini izinnya ada tapi yang menyimpan suami saya , izin dari gubernur Sumatera Utara , pernah saya lihat beberapa kertas Putih dari Pertamina ” tutupnya.

Setiap usaha ataupun perusahaan yang berdiri di negara Republik Indonesia ada dan memiliki aturan sesuai kriteria atau jenis yang di usahai seperti sebelum pangkalan Gas beroperasi terlebih dahulu menerbitkan beberapa persyaratan yang wajib di penuhi yaitu :
– Scan KTP calon Mitra
– NPWP Perusahaan
– Bukti Pengusaan Lahan
– Bukti Rekg. Koran 1 tahun terkhir untuk dilampirkan
– Akte mendirikan perusahaan seperti SIUP dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan ) bagi badan hukum
– Bukti Rekening atas nama badan usaha
– Photo Copy kepemilikan usaha sejenis ( jika ada )
– Photo Copy bukti kerjasama dengan PT.Pertamina ( jika ada ) contoh Bukti sebagai pangkalan LPG NPSO termasuk sumber agen penyuplai, Agen LPG PSO, SPBE dan lain sebagainya

Diminta kepada Kapolda Sumatera Utara , Polresta Deli Serdang cq Subdit Tippiter segera meninjau ke lokasi adanya dugaan pangkalan gas LPG ilegal yang ada di desa Perdamean kecamatan Tanjung Morawa, untuk mengetahui legalitas pangkalan gas tersebut, bila terdapat pelanggaran hukum segera proses sesuai hukum dan perundang-undangan Minyak dan Gas Bumi, Perindustrian yang berlaku di negara Republik Indonesia.

“Sanksi tersebut berkaitan dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ( UU Minyak dan Gas Bumi ) yang berbunyi :

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”
“Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram”

“Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/7/2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan”

Wartawan : Kaperwil.Sumut

Share this: