Di Duga Camat Gidö dan Kades Saling Lempar Terhadap SK BPD Desa Soewe

Nias – Srikandinews.com. Surat keputusan dalam mengesahkan penetapan susunan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Soewe, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara periode 2021-2027 di duga saling lempar. Selasa (04/01/2022)

Surat keputusan yang beredar itu dinilai BPD ada kekeliruan. Kekeliruan itu, akibat terbitnya dua surat keputusan dari pihak pemerintah dan ditandangi oleh Camat Jellysman dengan Nomor :141/29/Tahun 2021 tertanggal 16 Desember 2021.

Camat Gido, Jellysman B Gea membenarkan bahwa surat putusan BPD Desa Soewe, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias telah diserahkan kepada kepala Desa dan langsung dikonfirmasi saja.

“Yang benarnya tanyakan kepada Kepala Desa dan saya berhubungan langsung kepada kepala desa dan saya sudah kasi suratnya ke kepala desa, “tutur Camat dilansir Nias Laskarmedia.com

Sedangkan, Kepala Desa Soewe, Mariyono Laoli, saat dikonfirmasi menjawab dengan kata bahasa Nias dan tidak punya urusan terhadap surat keputusan tersebut.

“Lau Hana, hawa o wa’o khogu da’o wa urusan gu da,o. Hadia urusan gu ba da’o wo keluarko putusan, Andro boi hubungi ndra’o Hubungi Camat. Lo urusagu mengenai BPD Wamili internal yaira pengurus BPD, keputusan Camat, boi lulugo khogu, hewisa i makasumo, Lo urusagu ba da,o, maso urusagu sebagai pimpinan ndra,o? Hana pimpinan ndra,odo ya,o?, “Ucapnya Kades mengakhiri.

Salah seorang BPD Desa Soewe, Yuniziduhu waruwu mengatakan bahwa ada apa sebenarnya dibalik kedua surat keputusan itu yang dikeluarkan oleh Camat dan apakah SK camat yang beredar luas itu benar atau ada pihak lain yang membuat.

“Kita sebagai BPD ingin mengetahui SK itu dan perlu diklarifikasi, apakah benar, atau hoax. Tentu Pak Camat yang paling tahu,”Ungkapnya.

Dikatakannya, menilai dengan adanya keputusan dua lisme kepengurusan yang dikeluarkan oleh Camat dan pihaknya sangat kecewa serta seakan akan di adu domba.

“Permasalahan ini kita telah menyurati pihak DPRD Kabupaten Nias untuk melakukan Ruang Dengar Pendapat (RDP) dan mengharapkan agar dapat terselesaikan sesuai prosedur yang berlaku sehingga dapat terbukti ditengah tengah masyarakat dalam proses supremasi hukum, “Ujarnya.

(Tim)

Share this: