
NIAS BARAT – Srikandinews.com / Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus warga Desa Tetehosi, Kecamatan Mandrehe, Fidelis Gulo, angkat bicara dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah media dalam mengungkap berbagai dugaan kejanggalan pengelolaan anggaran di desanya.
Fidelis mengaku selama ini aspirasi dan kritik yang ia sampaikan dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) terkait sejumlah kejanggalan dalam beberapa tahun terakhir selalu diabaikan oleh Pemerintah Desa (Pemdes).
“Dari tujuh anggota BPD, hanya saya yang paling vokal menuntut transparansi, sehingga saya kerap dimusuhi oleh pihak Pemdes. Bahkan, saya pernah menggagalkan upaya pungutan liar (pungli) dalam pengurusan sertifikat tanah warga,” ungkap Fidelis saat memberikan keterangan.
Ia menambahkan, meski lembaga BPD telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsi pengawasan, suara mereka seolah tidak digubris. Bahkan, dalam tiga kali pergantian Penjabat (Pj.) Kepala Desa terakhir, berbagai temuan dan kejanggalan yang dilaporkannya tidak pernah ditindaklanjuti secara pasti.
“Saya sangat mengapresiasi dan siap mendampingi rekan-rekan media untuk menuntaskan masalah di Desa Tetehosi ini. Secara pribadi kami terbatas karena kuat dugaan ada pihak-pihak tertentu di tingkat kabupaten yang membekingi persoalan di desa kami,” tegasnya.
Soroti Pengadaan Bibit Babi dan Dana BUMDes
Lebih lanjut, Fidelis membeberkan kejanggalan pada program ketahanan pangan, khususnya pengadaan bibit babi. Menurutnya, pengadaan tersebut sangat tidak masuk akal karena fasilitas kandang belum rampung dikerjakan.
“Bagaimana mungkin bibit babi sudah diadakan, sementara kandangnya saja belum selesai? Fasilitas pendukung seperti meteran listrik dan mesin pompa air (sanyo) pun belum tersedia dll,” jelasnya.
Terkait pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Fidelis mengungkapkan adanya ketidakterbukaan dari oknum Kepala Desa. Berdasarkan informasi yang sempat diterima pihak BPD, dana BUMDes diklaim masih tersimpan di rekening. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebagian dana tersebut sudah ditarik dari bank, bahkan dipinjamkan oleh bendahara kepada beberapa orang.
“Untuk sisa anggaran lainnya, kami sama sekali tidak tahu ke mana rimbanya. Oknum Kepala Desa tidak pernah transparan kepada BPD, apalagi kepada masyarakat,” pungkas Fidelis.
(✍️Tim Bersambung✍️)
Srikandinews media online