Home / Nias Barat / Dana Desa Tetehosi Rp2,94 Miliar Jadi Sorotan Publik, Bupati Nias Barat Dukung Warga & Persilakan Melapor Sesuai Mekanisme

Dana Desa Tetehosi Rp2,94 Miliar Jadi Sorotan Publik, Bupati Nias Barat Dukung Warga & Persilakan Melapor Sesuai Mekanisme

NIAS BARAT – Srikandinews.com / Pengelolaan Dana Desa (DD) Tetehosi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, untuk Tahun Anggaran 2023 hingga 2026 dengan total nilai mencapai Rp2,94 miliar tengah menjadi sorotan publik. Menanggapi polemik yang berkembang di tengah masyarakat tersebut, Bupati Nias Barat, Dr. Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., membuka pintu bagi warga untuk menempuh jalur resmi jika ditemukan dugaan penyimpangan. Sabtu (21/11/26).

Saat dikonfirmasi awak media terkait mencuatnya persoalan transparansi anggaran di Desa Tetehosi, Bupati Eliyunus menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh pengawasan publik selama dilakukan sesuai prosedur hukum dan administratif yang berlaku.

“Silakan saja masyarakat melaporkan sesuai dengan mekanisme, Pak,” ujar Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu singkat saat dimintai tanggapan.

Berdasarkan data penyaluran yang dihimpun, total anggaran bernilai miliaran rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat ke Desa Tetehosi sejak 2023 hingga 2026 memicu tanda tanya di kalangan warga setempat. Masyarakat menyoroti minimnya transparansi realisasi fisik di lapangan maupun kejelasan aset desa, termasuk pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program ketahanan pangan.

Sebelumnya, sejumlah awak media juga dilaporkan telah melayangkan upaya konfirmasi tertulis kepada Kepala Desa Tetehosi guna meminta klarifikasi serta hak jawab atas temuan data publik dan keluhan warga terkait realisasi anggaran tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Tetehosi belum memberikan keterangan resmi.

Dengan adanya pernyataan tegas dari Bupati Nias Barat, masyarakat maupun elemen kontrol sosial kini memiliki landasan untuk menyampaikan laporan resmi disertai bukti-bukti pendukung kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Barat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) guna dilakukan audit dan pemeriksaan lebih lanjut.

(✍️Arius Mendrôfa✍️)

Share this:

About srikaninews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *