
NIAS BARAT, Srikandinews.com – Pengelolaan keuangan dan aset Desa Tetehosi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, kini berada di bawah sorotan tajam publik. Kepala Desa Tetehosi, Oknum Inisial Sukino Gulo alias A. Safa Gulo, memilih bungkam dan tidak merespons upaya konfirmasi tertulis yang dilayangkan awak media terkait sederet kejanggalan realisasi Dana Desa (DD) periode 2023–2026 serta dugaan penyalahgunaan wewenang.
Hingga tenggat waktu yang diberikan pada Kamis (19/11/2026), yang bersangkutan tidak memberikan klarifikasi maupun menggunakan hak jawabnya atas temuan data publik dan keluhan masyarakat setempat. Sikap tertutup ini kian memicu tanda tanya besar mengenai transparansi pengelolaan uang negara di desa tersebut.
Anggaran Fantastis Minim Bukti Fisik di Lapangan
Berdasarkan penelusuran data penyaluran Dana Desa dari tahun anggaran 2023 hingga 2026, Pemerintah Desa Tetehosi tercatat mengelola anggaran bernilai miliaran rupiah. Namun, warga mulai mempertanyakan kesesuaian antara laporan penyerapan anggaran di atas kertas dengan realisasi fisik serta manfaatnya di lapangan.
Beberapa pos anggaran jumbo yang menjadi sorotan serius meliputi:
– Tahun Anggaran 2023 (Total Penyaluran Rp 821.485.000): Terdapat alokasi sebesar Rp 245.421.650 untuk Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi, pengolahan, kandang, dll) dan Rp 105.534.000 untuk Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, serta Rp 50.000.000 untuk penyertaan modal BUMDes.
– Tahun Anggaran 2024 (Total Penyaluran Rp 977.497.000): Anggaran terbesar tersedot pada proyek Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp 562.032.090.
– Tahun Anggaran 2025 (Penyaluran Rp 879.033.680 dari Pagu Rp 926.807.000): Muncul pos Penyertaan Modal dengan nilai fantastis mencapai Rp 523.667.500. Di tahun ini pula ditemukan selisih pencatatan antara total rincian kegiatan (sekitar Rp 921 juta) dengan total dana tersalur.
– Tahun Anggaran 2026 (Total Penyaluran Rp 269.462.000): Kembali ditemukan kejanggalan selisih pencatatan sekitar Rp 119,3 juta antara total dana tersalur dengan rincian pos kegiatan yang baru terinput sebesar Rp 150.068.220.
Selain proyek fisik dan penyertaan modal, publik juga menuntut keterbukaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan daftar penerima manfaat atas penyaluran dana Keadaan Mendesak (BLT Desa) serta penyelenggaraan Posyandu dan PAUD yang rutin menyedot ratusan juta rupiah setiap tahunnya.
Aset Desa Dipertanyakan, Kantor Baru Dibangun di Lahan Pribadi
Tak hanya soal kejanggalan angka anggaran, bobroknya tata kelola pemerintahan di Desa Tetehosi juga mencuat dari informasi yang dihimpun tim redaksi dari warga setempat. Setidaknya ada tiga persoalan krusial yang menuntut audit menyeluruh:
1. Misteri Keberadaan Aset Desa: Warga mempertanyakan keberadaan dan sistem pengelolaan mobil desa serta kebun/kibok milik desa. Hingga kini, tidak ada transparansi mengenai di mana aset tersebut berada maupun ke mana larinya hasil pendapatan dari pengelolaan aset desa tersebut.
2. Konflik Kepentingan Pembangunan Infrastruktur: Kebijakan Kades membangun kantor desa baru dan gedung TK/PAUD di atas lahan milik pribadinya menuai kritik keras. Ironisnya, gedung kantor desa lama yang berada di dekat gereja justru dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan status aset.
3. Pelayanan Lumpuh dan Dugaan Nepotisme: Kehadiran perangkat desa di kantor dikeluhkan warga sangat tidak optimal, sehingga menghambat pelayanan publik. Selain minimnya sosialisasi program pemerintah, mencuat pula dugaan praktik nepotisme berupa pelibatan keluarga dekat kepala desa dalam berbagai pekerjaan dan program desa.
Mencederai Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
Sikap diam oknum Kades Sukino Gulo saat dikonfirmasi secara resmi oleh tim redaksi Srikandinews.com dinilai mencederai semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai pengguna anggaran negara, kepala desa memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana desa kepada masyarakat.
Dengan tertutupnya keran informasi dari pihak pemerintah desa, masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Nias Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan melakukan audit investigatif ke Desa Tetehosi guna memastikan tidak ada kerugian keuangan negara di balik bungkamnya sang kepala desa.
(Jurnalis: Arius Mendrôfa).
Srikandinews media online
Reading this made me think about the practical side of it. The detail that matters most is usually the one the article mentions in passing, not the headline claim.
Pertanyaan warga soal dana desa sebenarnya bisa dijawab dengan satu hal sederhana: laporan realisasi yang dipasang di papan pengumuman desa. Selama angka hanya beredar di grup WhatsApp, spekulasi akan selalu tumbuh lebih cepat daripada klarifikasi.