Srikandinews media online
MEDAN – Srikandinews.com /Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, akhirnya angkat bicara menanggapi isu yang menyeret nama mertuanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dalam pusaran kasus dugaan penyadapan ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Bobby menegaskan bahwa tudingan yang mengaitkan Jokowi dengan kasus tersebut hanyalah spekulasi liar tanpa dasar yang jelas. Ia pun memilih untuk menghormati dan menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang yang saat ini tengah berjalan.
“Ya, nanti kan ada pemeriksaannya. Masa (prosesnya) belum selesai, sudah minta tanggapan dari kita? Kalau dari saya, itu hanya spekulasi. Kita tunggu saja prosesnya,” ujar Bobby saat ditemui di Medan, Selasa (10/11/2026).
Komunikasi Sebatas Urusan Keluarga
Saat disinggung mengenai intensitas komunikasinya dengan sang mertua di tengah memanasnya isu ini, Bobby tidak menampik bahwa ia dan Jokowi tetap menjalin kontak. Namun, ia menegaskan bahwa obrolan mereka murni seputar urusan keluarga, bukan manuver maupun isu politik.
“Kalau komunikasi sebagai keluarga ya pasti ada, misalnya menanyakan kabar cucunya. Tapi kalau soal ngomongin politik, dari dulu kalian juga sering tanya hal yang sama. Jawabannya masih sama kan?” tegas Bobby.
Perkembangan Kasus Penyadapan Presiden
Sebagaimana diberitakan beberapa media, penyidikan kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto terus bergulir di Bareskrim Polri.
Kasus ini menyeret nama Irjen Ahrie Sonta Nasution yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Melalui kuasa hukumnya, Krisna Murti, Ahrie memastikan akan bersikap kooperatif demi membuat kasus ini terang benderang.
“Kami akan kooperatif terhadap proses hukum. Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini,” kata Krisna melalui keterangan video yang dikonfirmasi Wartawan, Sabtu (7/11/2026).
Krisna juga memastikan bahwa seluruh proses penyidikan berjalan transparan, bebas intimidasi, dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pihaknya kini tengah mencermati pasal yang disangkakan dengan fakta-fakta hukum di lapangan, serta enggan membangun opini liar di luar proses peradilan.
Kronologi Singkat
Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, Irjen Ahrie Sonta yang juga merupakan mantan ajudan Prabowo diduga meminta izin untuk menghapus rekaman hasil penyadapan nomor ponsel Presiden pada awal Oktober 2026.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengungkapkan bahwa permintaan penghapusan barang bukti tersebut disetujui oleh Irjen Pol Slamet Uliandi.
“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil (rekaman) penyadapan kepada SU,” ungkap Suhermanto dalam konferensi pers di Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
(Red)
