Home / Nias Selatan / LBH Toho TNR Pertanyakan Anggaran Gedung Kejari dan Polres Nisel Senilai Rp2,4 Miliar

LBH Toho TNR Pertanyakan Anggaran Gedung Kejari dan Polres Nisel Senilai Rp2,4 Miliar

NIAS SELATAN – Srikandinews.com / Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Toho TNR mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Selatan segera memberikan klarifikasi terbuka terkait alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp2,4 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas gedung di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Nias Selatan.

Desakan ini merupakan pernyataan sikap lanjutan atas somasi yang sebelumnya dilayangkan LBH Toho TNR kepada Bupati Nias Selatan. Selain persoalan hibah fisik, LBH juga menyoroti rangkap jabatan yang diemban Kepala Inspektorat Amsarno Sarumaha sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda).

Ketua LBH Toho TNR Kabupaten Nias Selatan, Advokat Reminisir Harita, S.H., menyayangkan sikap Pemkab Nias Selatan yang dinilai belum memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat mengenai dua polemik tersebut.

“Publik berhak tahu. Apakah rangkap jabatan Sekda dan Inspektorat itu sudah sesuai aturan hukum? Apakah yang bersangkutan selama menjabat menerima tunjangan rangkap? Dan apakah pemberian fasilitas pembangunan gedung pada aparat penegak hukum (APH) sudah sesuai ketentuan hukum? Sampai hari ini Pemkab bungkam,” tegas Reminisir dalam keterangan tertulisnya.

Soroti Dasar Hukum Penggunaan APBD

LBH Toho TNR menilai kebijakan Pemkab Nias Selatan mendanai pembangunan fisik bagi Polres dan Kejaksaan keliru secara administratif dan berpotensi melanggar aturan. Menurut Reminisir, kedua lembaga tersebut merupakan instansi vertikal yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertahanan, keamanan, dan yustisi merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat. Selain itu, Pasal 298 ayat (1) dalam undang-undang yang sama menegaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib pelayanan dasar masyarakat.

“Dana APBD harusnya dipakai untuk pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Bukan untuk membangun kantor, rumah dinas, maupun fasilitas pendukung bagi instansi vertikal seperti Kejaksaan dan Polres,” ujar Reminisir.

Ia menambahkan, larangan penggunaan APBD untuk kewenangan pemerintah pusat juga diatur dalam Pasal 282 ayat (2) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Menurutnya, kerja sama dengan instansi vertikal hanya dimungkinkan dalam bentuk hibah barang yang sudah ada, bukan pembangunan fisik baru.

Rincian Anggaran Rp2,4 Miliar yang Disoal

Secara spesifik, LBH Toho TNR meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Nias Selatan memaparkan dasar yuridis dari tiga paket proyek pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan total pagu Rp2,4 miliar, yakni:

– Pembangunan Gedung Serbaguna di Kejaksaan Negeri Nias Selatan senilai Rp900.000.000.

– Pembangunan Lanjutan Barak Lajang di Polres Nias Selatan senilai Rp500.000.000.

– Pembangunan Gapura dan Rehabilitasi Polsek Lahusa senilai Rp1.000.000.000.

“Ini uang rakyat dari APBD. Pemkab tidak bisa diam. Harus dijelaskan secara terbuka, atas dasar hukum apa APBD dipakai untuk membangun fasilitas instansi vertikal yang kewenangannya ada di pemerintah pusat,” katanya.

Desak Fungsi Pengawasan DPRD dan Siapkan Laporan

LBH Toho TNR mengingatkan adanya konsekuensi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b dan Pasal 78 UU 23/2014 bagi kepala daerah yang mengabaikan ketentuan perundang-undangan. Bahkan, jika terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara, kebijakan tersebut berpotensi bersinggungan dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, LBH Toho TNR mendorong DPRD Kabupaten Nias Selatan untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal terhadap eksekutif. Di sisi lain, pihak LBH mengaku tengah merampungkan berkas laporan untuk diteruskan ke instansi berwenang di tingkat pusat.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemkab Nias Selatan, Dinas PUPR, Kepala Inspektorat Amsarno Sarumaha, maupun perwakilan Kejari dan Polres Nias Selatan belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait serta pimpinan DPRD Nias Selatan guna mendapatkan konfirmasi lebih lanjut demi keberimbangan informasi.

(Aris Mendrôfa)

Share this:

About srikaninews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *