Srikandinews media online
Bintan – Srikandinews.com. Barisan Mahasiswa Bintan Pesisir (BMBP) berharap proyek SDGs Desa Kelong dapat meningkatkan kesejahteraan Nelayan di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir.
Proyek SDGs Desa Kelong dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kesehatan dan masyarakat yang peduli lingkungan yang melibatkan mahasiswa dari Barisan Mahasiswa Bintan Pesisir (BMBP), Senin (24/05/2021).
Proyek SDGs Desa Kelong ini sudah berjalan dari awal Maret lalu sampai 31 Mei 2021 mendatang. Perlu kita ketahui bahwasanya sebagian besar luas wilayah di Desa Kelong adalah lautan. Maka dari itu sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai Nelayan, Itu berarti jika proyek ini benar benar direalisasikan maka otomatis sebagian besar masyarakat akan merasakan dampak positifnya.
Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan wajib memiliki kesejahteraan yang sesuai atas pekerjaan yang akan meningkatkan kecerdasan otak pemuda pemudi setempat dengan ikan hasil tangkapan yang mengandung omega-3.
Ketua Umum BMBP Angga Hardika mengatakan, proyek SDGs diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat Desa Kelong terutama pada kesejahteraan nelayan.
” Semoga proyek ini berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Desa Kelong,” Kata Angga.
Berbicara tentang kesejahteraan nelayan, ada beberapa keluhan dari masyarakat Bintan Pesisir salah satunya dari masyarakat Desa Kelong yang bekerja sebagai nelayan tradisional mengenai Kapal Pukat Harimau yang sampai saat ini masih sering berkeliaran di perairan mereka.
Angga juga berharap proyek SDGs ini dapat meminimalisir kasus terkait kapal Pukat Harimau yang masih ada di perairan Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir.
“Berdasarkan hal tersebut tentu patut dipertanyakan tentang kebijakan pemerintah desa mengenai Pukat Harimau yang sampai saat ini masih sering berkeliaran dan merusak ekosistem laut, disamping itu masyarakat yang bekerja sebagai nelayan kecil di Desa Kelong akan sangat terbebani karena berkurangnya mata pencaharian mereka,” Jelas Angga.
Selain itu Sekretaris Umum juga meminta agar kebijakan ini harus tegas dan tak pandang bulu. “Pemerintah Desa harus tegas dalam menangani kasus Pukat Harimau ini jangan sampai masyarakat yang bekerja sebagai nelayan terkena imbasnya,” katanya.
(Riyadi)
