
Bintan,Srikandinews.com – Pelabuhan sebagai pintu gerbang mobilitas orang dan barang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi penggunanya. Namun kondisi berbeda justru terjadi pada pelabuhan tambatan perahu di Desa Mantang Baru, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan.Kamis 16 /4 /2026
Fasilitas pelantar bongkar muat di wilayah tersebut dilaporkan telah lama mengalami kerusakan parah. Ironisnya, hingga kini belum ada kejelasan terkait perbaikan, meski usulan sudah berulang kali disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Kepala Desa Mantang Baru, Joko, mengungkapkan bahwa persoalan ini sudah berlangsung selama beberapa tahun tanpa solusi nyata.
“Sudah lama kami sampaikan di Musrenbang, baik di kecamatan maupun kabupaten, tapi sampai sekarang belum ada titik terang,” ujarnya kepada media, Rabu (15/4).
Menurutnya, kondisi pelabuhan saat ini sudah tidak layak digunakan. Namun, masyarakat—termasuk anak-anak sekolah—masih terpaksa melintasi pelabuhan tersebut setiap hari karena tidak ada alternatif lain.
“Ini sangat mengkhawatirkan dari sisi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tambah Joko.
Permasalahan ini juga semakin kompleks karena belum jelasnya kewenangan pengelolaan pelabuhan tersebut, apakah berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Perhubungan atau Dinas PUPR, atau justru menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Joko juga menyebutkan bahwa pelabuhan tersebut telah dibangun sejak lama, bahkan sejak dirinya masih muda. Namun, hingga kini tidak ada informasi pasti mengenai pihak yang membangunnya.
Sementara itu, kondisi fisik pelabuhan yang telah ditinjau langsung oleh media menunjukkan kerusakan serius dan berpotensi membahayakan pengguna.
Masyarakat pun berharap pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, segera mengambil langkah konkret untuk melakukan perbaikan atau revitalisasi. Hal ini dinilai mendesak demi menjamin keselamatan serta mendukung aktivitas ekonomi warga di Kecamatan Mantang.
“Ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Kami berharap pemerintah segera bertindak,” tutup Joko.
(Penulis.AMAN)
Srikandinews media online