Analisis: Warisan Masalah Tenaga Honorer di Nias Barat

Nias Barat,- Srikandinews.com.Bagi sebagian masyarakat Nias Barat dan pendukung Khenoki Waruwu, foto di atas mungkin dianggap sebagai wujud kepedulian. Namun menurut analisis kami, hal ini justru merupakan langkah terakhir Khenoki Waruwu sebelum masa jabatannya berakhir, yang meninggalkan “bom waktu” berupa permasalahan besar bagi pemerintahan baru, baik bupati/wakil bupati terpilih maupun masyarakat Nias Barat pada umumnya.

Dengan alasan klise “kepedulian”, sebenarnya yang terjadi adalah upaya mencari popularitas politik sekaligus meninggalkan beban keuangan dan konflik berkepanjangan kepada pemerintah berikutnya

Mengapa demikian?

Karena hingga saat ini, Khenoki Waruwu tidak pernah membuat analisis jabatan, analisis kebutuhan tenaga guru honorer, tenaga jasa, maupun analisis kemampuan keuangan daerah ketika mengusulkan 1.500 honorer untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu ke BKN. Padahal, analisis tersebut merupakan prasyarat penting dalam setiap usulan penerimaan tenaga honorer.

Kami berani menyatakan bahwa Khenoki Waruwu tidak pernah membuat analisis kebutuhan yang objektif, sehingga tidak jelas apakah Nias Barat memang membutuhkan tenaga honorer sebanyak itu atau tidak.

Fakta yang terjadi selama masa pemerintahannya, jumlah tenaga honorer justru terus bertambah secara diam-diam dan terselubung, tanpa seleksi terbuka dan objektif. Semua dilakukan semata karena kepentingan politik.

Kita masih ingat ketika terjadi perbedaan pendapat antara Bupati Faduhusi Daeli dengan Wakil Bupati Khenoki Waruwu terkait rekrutmen tenaga honorer daerah. Kala itu, Khenoki memaksa agar seluruh pendaftar diterima—lebih dari 1.000 orang—padahal yang lolos seleksi objektif hanya sekitar 500 orang.

Dampaknya saat ini:

1. Kelebihan tenaga pengajar. Di beberapa sekolah, jumlah guru hampir sama dengan jumlah murid.

2. Honorer berlebihan di kantor-kantor. Akibatnya banyak PNS tidak bekerja karena tugasnya sudah diambil alih oleh honorer.

3. Beban keuangan daerah membengkak. APBD tidak mungkin hanya digunakan untuk membiayai honorer, sementara sektor pelayanan publik lain juga membutuhkan anggaran besar.

4. Muncul konflik sosial. Ketidakjelasan status honorer menciptakan ketegangan antara honorer dan pemerintah daerah.

Keputusan serta ketidakmampuan Khenoki Waruwu dalam melakukan rekrutmen tenaga honorer secara objektif dan terbuka telah menjadi akar dari kekacauan yang kita saksikan hari ini.

Langkah yang harus diambil pemerintah saat ini:

Menata ulang tenaga honorer secara objektif, transparan, dan sesuai kebutuhan nyata daerah, meski harus menghadapi risiko tidak populer.

Melakukan verifikasi ulang data honorer. Disinyalir banyak data yang dipalsukan dan tidak memenuhi syarat.

Mencari solusi alternatif bagi honorer dan angkatan kerja lainnya, antara lain:

Pelatihan keterampilan di berbagai bidang usaha dan jasa.

Penyiapan tenaga kerja untuk dikirim ke luar daerah atau luar negeri.

Membuka akses permodalan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Dengan analisis kebutuhan dan kemampuan keuangan yang objektif, berbagai pihak—termasuk masyarakat—akan lebih mudah menerima keputusan pemerintah.

Kami percaya, jika langkah-langkah ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, pemerintah saat ini mampu mengatasi persoalan warisan tersebut dan membawa Kabupaten Nias Barat ke arah yang lebih baik.Maju dan sukses untuk Kabupaten Nias Barat!

Sumber;LSM-KPK2 NB SUMUT.

Share this: