Hadiri Peresmian Pelabuhan Gold Coast Bengkong, Kapolri Tekankan Kolaborasi Cegah Pengiriman PMI Ilegal

Batam, Kepri – Srikandinews.com.
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri peresmian Pelabuhan Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Kapolri mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mencegah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menyampaikan sambutan di Pelabuhan Gold Coast Bengkong, Batam, Senin (14/04/2025). Hadir dalam acara itu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antoni Arif Priadi, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Riau.

Kapolri mulanya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Aneka Sarana Sentosa yang telah membangun kawasan Gold Coast International Ferry Terminal Bengkong. Kapolri berharap kehadiran pelabuhan internasional itu dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia, khususnya di Batam.

“Saya tentunya tadi sangat senang mendengar laporan, mendapat informasi baik dari Pak Bupati, Pak Wali kota bahwa ada optimisme yang masih terjadi di Batam, baik dari sisi pembangunannya dan juga tadi kita mendapatkan laporan bahwa okupansi hotel ini juga terus meningkat. Karena saya baru saja berkeliling rata-rata menurun, tapi di Batam ini justru menargetkan dari 11 menjadi 20 persen. Oleh karena itu saya ucapkan selamat,” kata Kapolri.

Kapolri mengatakan, capaian tersebut perlu terus ditingkatkan dengan terobosan sejumlah kebijakan yang dapat meningkatkan iklim investasi. Namun tentunya pengembangan itu, kata Kapolri, memerlukan kerja sama dari semua pihak.

“Dan tentunya kerja keras kerja sama antara stakeholder yang ada baik dari daerah maupun di pusat menjadi sangat penting,” ujar Kapolri.

Di sisi lain, Kapolri menyampaikan Indonesia juga masih menghadapi beberapa masalah yang perlu diatasi, salah satunya yaitu pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Kapolri berharap masalah ini menjadi atensi dari semua pihak.

“Saya tentunya berpesan di satu sisi kita juga menghadapi banyak permasalahan khususnya terkait masalah penyelundupan, tenaga kerja ilegal yang ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Kapolri.

Dia mendapatkan laporan bahwa saat ini pengiriman tenaga kerja ilegal tidak hanya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan t’ikus’ saja, tetapi juga masuk melalui pelabuhan resmi. Karena itu, Kapolri berpesan agar semua petugas mengawasi semua pelabuhan dengan baik.

“Saya titip tolong diawasi betul-betul seluruh petugas yang ada baik dari Bea Cukai, imigrasi, kepolisian dan stakeholder yang ada untuk betul-betul memantau dan mengawasi karena banyak sekali tenaga kerja kita dikirim dan kemudian dideportasi dan jumlahnya sangat besar,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, banyaknya tenaga kerja yang dideportasi itu menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk menyiapkan tenaga kerja dengan baik. Dia mendorong terobosan kebijakan yang memungkinkan adanya balai-balai pelatihan yang dapat melatih para tenaga kerja sebelum mereka pergi ke luar negeri.

“Ini tentunya yang saya titipkan dari rekan-rekan khususnya pemerintah daerah di Batam. Karena apapun ini adalah salah satu titik akhir di antara titik-titik yang ada menyeberang, apakah ke Singapura, ke Malaysia baru ke negara-negara lain. Jadi tolong saya titip untuk hal-hal seperti itu untuk diantisipasi dan diperhatikan dan solusinya seperti apa,” imbuh Kapolri.

Hal lain yang menjadi perhatian Kapolri yaitu penyelundupan narkoba. Kapolri mendapatkan laporan bahwa penyelundupan narkoba masih tinggi.

“Tolong hati-hati karena banyaknya pintu masuk yang ada, tambahan-tambahan pelabuhan ini jangan sampai kemudian dimanfaatkan sehingga kemudian hal-hal tersebut semakin masif,” kata Kapolri.

“Jadi tolong di satu sisi, ini menjadi ruang untuk kita bisa meningkatkan investasi, meningkatkan pariwisata namun jangan sampai ini disalahgunakan oleh oknum-oknum, oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian bisa merugikan bangsa kita khususnya masyarakat wilayah Batam,” sambungnya. (Dodi).

Share this: