Srikandinews media online
Menurut aliansi mahasiswa dalam proyek PSN tersebut, terkuak bahwa sebenarnya pelaksanaan Relokasi Warga Rempang-Galang di Batam ternyata penuh dengan masalah, mulai dari tata ruang dan HPL Rempang Galang yang tidak jelas namun warga yang tinggal disana sudah dipaksa secara masih diusir dan mengosongkan tempat tinggal yang sudah ditempati turun-temurun oleh nenek moyang mereka terdahulu mulai dari tahun 1800 silam.
Kemudian ditambah lagi dengan tidak jelasnya sumber dana penangguhan untuk warga yang terdampak dan belum adanya sebuah rumah contoh pun untuk ganti tempat tinggal warga yang direlokasi.
Selanjutnya berita yang simpang siur disampaikan oleh pemerintah tentang jumlah warga yang sudah siap direlokasi dan yang sudah pindah namun pada faktanya warga di Barelang sampai saat ini masih banyak yang kekeh menolak relokasi ataupun digeser.
“Kami beranggapan pemerintah sendirilah yang memulai pemberitaan hoaks, maka wajarlah komentar yang tidak terkendali oleh masyarakat yang menanggapi polemik yang terjadi,” ujar Andre Sena mengawali wawancara dengan awak media di Batam,12/10.
Koordiantur Umum Aliansi Mahasiswa Kota Batam Andre Sena sangat menyanyangkan hal ini dan beranggapan kejadian ini sangat memalukan.
“Tentu ini sudah sangat mencoreng nama baik Negara Indonesia di mata Internasional, yang mana saat ini Negara kita banyak mendapat pujian dari negara lain perihal bagaimana cara Presiden mengelola bangsa ini sampai pada titik dimana banyak kemajuan dan peningkatan dengan melihat indikator peningkatan ekonomi dari tahun ketahun,” ujarnya lagi.
“Kami tidak pernah menolak Investasi, namun kalau banyak masalah yang ditimbulkan dan gelombang penolakan dari berbagai kalangan khususnya warga yang terdampak terus terjadi, ditambah lagi temuan DPR RI adanya oknum BP Batam diduga meminta fee 5 sampai 10 dolar untuk penyediaan lahan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di Batam maka semestinya pemerintah pusat mengkaji ulang proyek ini dan pihak yang menimbulkan masalah harus ditindak tegas,” tambahnya.
Aliansi Mahasiswa Kota Batam mendukung warga Rempang-Galang untuk menolak adanya relokasi tersebut, serta meminta agar aktivitas pengukuran lahan dan lainnya mohon segera dihentikan.
” Melihat dinamika yang terjadi maka Aliansi Mahasiswa Kota Batam mengambil sikap mendukung warga Rempang-Galang untuk tidak di relokasi dan sebelum semua permasalahan selesai, mohon hentikan semua aktivitas pengukuran lahan yang dilakukan orang suruhan PT. MEG di Rempang agar situasi tidak memanas kembali,” ujar Andre dengan tegas.
“Apabila pernyataan sikap ini tidak di indahkan maka Aliansi Mahasiswa Kota Batam akan berkonsolidasi dengan masyarakat Rempang-Galang untuk mengadakan aksi besar-besaran turun kejalan untuk membela hak-hak warga yang seakan-akan diperjual-belikan demi membela investasi,” lanjutnya kepada awak media 12/10.
“Kami juga tidak ingin masalah tersebut terus menerus bergejolak dan pemerintah tidak bisa mengatasinya sehingga Kota Batam tidak kondusif.
Apalagi sebentar lagi kita ketahui bersama bahwa Indonesia masuk ke dalam tahun politik dan jangan sampai warga yang terdampak jadi korban politik yang bisa saja dinamika yang terjadi ini akan digiring menjadi masalah politik kepentingan,” tutupnya.
Hal ini menunjukan jelas bahwa sampai saat ini Aliansi Mahasiswa Batam masih komitmen untuk membela masyarakat Rempang dengan jargon menolak relokasi tapi tidak menolak investasi.
Kemudian mahasiswa juga menyoroti tahanan pada demo tanggal 11 September 2023 di BP Batam, salah satu korlap aliansi mahasiswa, Irwanda beranggapan bahwa kejadian yang menyebabkan ditahan-nya 43 pendemo kala itu merupakan pengejawantahan sikap tidak terimanya warga melayu terhadap tindakan aparat tim terpadu pada kejadian tanggal 7 september di Sembulang.bersambung.
