Home / Nias Utara / Merasa Terancam, Korban Dugaan Penganiayaan di Nias Selatan Minta Polisi Tahan Tersangka

Merasa Terancam, Korban Dugaan Penganiayaan di Nias Selatan Minta Polisi Tahan Tersangka

NIAS SELATAN – Srikandinews.com / Yusni Halawa, seorang ibu rumah tangga asal Desa Bawolahusa, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, mendesak Kepolisian Resor Polres Nias Selatan untuk segera menahan HT, tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap dirinya. Desakan ini disampaikan lantaran korban merasa tidak aman karena masih tinggal di lingkungan desa yang sama dengan tersangka.

Kasus ini bermula dari peristiwa dugaan penganiayaan yang dialami Yusni pada Selasa (28/7/2026). Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nias Selatan melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/177/VII/2026/SPKT/POLRES NIAS SELATAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 31 Agustus 2026.

Setelah melalui proses penyidikan, korban menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka pada 10 November 2026. Dalam surat tersebut, penyidik menetapkan HT sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meski status terlapor telah naik menjadi tersangka, Yusni mengaku masih diliputi rasa takut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya. Jarak tempat tinggal yang berdekatan membuat korban kerap merasa terancam oleh keberadaan maupun gerak-gerik tersangka. Ia berharap Kapolres Nias Selatan memberikan atensi khusus demi menjamin rasa amannya.

Di sisi lain, HT membantah seluruh tudingan tersebut. Saat dikonfirmasi di tempatnya mengajar di SMP Negeri 2 Mazino, Rabu (11/11/2026), ia menegaskan tidak pernah melakukan penganiayaan seperti yang dilaporkan oleh Yusni. Singkatnya terduga pelaku

Terpisah, penasihat hukum korban, Mareti Ndraha, S.H., M.H., mengapresiasi langkah Polres Nias Selatan yang telah menetapkan HT sebagai tersangka. Namun, ia mendorong penyidik untuk segera melakukan penahanan demi kelancaran proses hukum dan perlindungan saksi korban.

“Kami berharap penyidik mempertimbangkan penahanan terhadap tersangka dengan mengacu pada Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menjadi salah satu dasar hukum penahanan untuk perkara Pasal 466 KUHP,” ujar Mareti.

Mareti menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman bagi kliennya. Tutupnya mengakhiri

(Jurnalis: Arius Mendrôfa)

Share this:

About srikaninews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *