Pemakzulan Gibran Antara Mimpi dan Kenyataan Politik

Oleh : Tri wahyudi, Aktivis Peduli Bumi Pertiwi

Pekanbaru, Riau – Srikandinews.com. Usulan untuk memakzulkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka seakan menjadi oase bagi sebagian kalangan yang kecewa dengan jalannya Pilpres 2024. Namun mari kita berbicara dalam bahasa realitas, bukan dalam angan-angan : pemakzulan Gibran hari ini adalah mimpi di siang bolong.

Bukan karena rakyat tidak berhak marah, bukan karena tidak ada luka konstitusi yang terasa. Tetapi karena sistem politik dan hukum di Indonesia telah dibangun sedemikian rupa untuk mengamankan kekuasaan, bukan untuk merespons idealisme.

Konstitusi Melindungi Kekuasaan

UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dengan standar yang nyaris mustahil dipenuhi tanpa krisis nasional besar. Hanya pelanggaran berat seperti pengkhianatan, korupsi, atau tindak pidana besar yang bisa membuka pintu pemakzulan. Persoalan etika, moral, atau kejanggalan pencalonan dalam Pilpres sekeras apapun diperdebatkan, bukan alasan sah untuk pemecatan menurut hukum positif.

Jadi, berbicara tentang pemakzulan Gibran tanpa bukti pidana baru, hanya akan menjadi retorika kosong. Konstitusi kita bukan dirancang untuk membela kebenaran rakyat secara instan. Ia dirancang untuk menjaga stabilitas kekuasaan.

Prabowo Membutuhkan Jokowi

Mari kita jujur, Prabowo Subianto butuh Jokowi dan itu artinya, butuh Gibran.

Mengapa? Karena Jokowi masih menggenggam jaringan birokrasi, kekuatan di TNI-Polri dan pengaruh di dunia usaha. Membuka perang dengan Jokowi sama saja dengan mengguncang fondasi awal kekuasaan Prabowo yang dalam genggamannya.

Di mata Prabowo, mempertahankan Gibran bukan sekadar menjaga kehormatan politik Jokowi, tapi menjaga stabilitas pemerintahan di tahun-tahun pertama.

Siapa pun yang memahami politik kekuasaan, tahu bahwa Prabowo bukan pemain yang mau membakar istananya sendiri sebelum ia menyelesaikan tugasnya.

Koalisi Raksasa, Oposisi Miniatur

Untuk memakzulkan Wapres, perlu dukungan 2/3 DPR dan 3/4 MPR.

Faktanya hari ini, hampir semua partai besar sudah berbaris di belakang Prabowo-Gibran.

Oposisi? Sedikit dan tercerai-berai.

Bagaimana mungkin sebuah barisan kecil melawan raksasa koalisi, hal yang mustahil.

Tanpa guncangan politik besar atau gelombang rakyat masif, DPR hanya akan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan, bukan kontrol kekuasaan. Kita jangan naif.

Rakyat Hanya Ditawari Frustrasi

Di balik wacana pemakzulan, rakyat sebetulnya hanya ditawari dua pilihan pahit. Marah tanpa hasil, atau Diam sambil digilas pelan-pelan.

Kita menghadapi sistem di mana suara moral tidak punya kanal institusional yang efektif. Kekuasaan sudah menyatu dalam politik dagang sapi, dalam kompromi kepentingan, dalam kolusi diam-diam antar elite.

Mereka yang berharap keajaiban dari MPR atau DPR untuk memakzulkan Gibran, mungkin perlu diingatkan: keajaiban dalam politik Indonesia adalah barang langka.

Penutup, melawan dengan kesadaran, bukan delusi.

Menuntut keadilan tetap penting. Bersuara tetap perlu. Tapi jangan terjebak dalam ilusi.

Perlawanan yang efektif lahir bukan dari seruan kosong memakzulkan Tokoh yang nyaris mustahil dijatuhkan, tetapi dari membangun kesadaran rakyat, mengedukasi publik dan menciptakan tekanan jangka panjang yang bisa mengubah struktur kekuasaan itu sendiri.

Kalau tidak, semua ini hanya akan menjadi nyanyian sumbang di tengah pesta kekuasaan yang telah lama digelar tanpa kita diundang. Kamis 1 April 2025. (Red).