Home / Hukum / Aksi Damai Ratusan Korban KSP Indosurya Minta Perlindungan Hukum ke Mahkamah Agung 

Aksi Damai Ratusan Korban KSP Indosurya Minta Perlindungan Hukum ke Mahkamah Agung 

Jakarta – Srikandinews.com. Ratusan korban KSP Indosurya melakukan Aksi Damai di depan Gedung Mahkamah Agung dan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Permohonan Perlindungan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung.

Tujuan aksi para korban ini adalah untuk mengharapkan perhatian dan meminta perlindungan hukum dari
Mahkamah Agung agar hak-hak atau kerugian yang diderita para korban KSP
Indosurya dapat dipulihkan.

Sebelumnya, Rabu (04/01/2023) dalam persidangan perkara pidana nomor :
779/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Brt, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan terhadap Terdakwa A.n Henry Surya. Yang pada pokoknya Jaksa menuntut Henry Surya untuk dinyatakan :
1. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

2. Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Pertama.

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 20 Tahun Penjara,
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 1 Miliar Rupiah subsidair 12 bulan kurungan.
5. Terhadap barang bukti aset bergerak dan tidak bergerak yang telah disita pada tahap penyidikan maupun yang diajukan penyitaan pada saat persidangan yang dikabulkan Majelis Hakim dan yang belum dikabulkan Majelis Hakim, dirampas dan dilelangkan untuk pemulihan kerugian para korban akibat perbuatan terdakwa yang dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen (LPSK).

“Tuntutan JPU yang meminta barang bukti aset bergerak dan tidak bergerak yang telah disita untuk dirampas dan dilelangkan untuk pemulihan para korban sudah sangat tepat. Namun kami
menyadari bahwa putusan akhir tetap berada ditangan Majelis Hakim, untuk itu para korban hadir disini untuk meminta perlindungan hukum dari Mahkamah Agung supaya jalan
persidangan sampai proses putusan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan semoga pada akhirnya Majelis Hakim mau memenuhi tuntutan JPU tersebut,” ucap Wan
Teddy, Perwakilan Aliansi Korban KSP Indosurya, dalam siaran pers Aliansi 896 Korban KSP Indosurya yang diterima Redaksi srikandinews.com, Senin (09/01/2023).

Para korban mengetahui bahwa Mahkamah Agung RI memiliki peranan sentral terkait upaya perlindungan dan pemulihan hak-hak dari korban kejahatan melalui fungsi dan
kewenangannya untuk memastikan bahwa penyelenggaran badan peradilan di bawahnya berjalan sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, antara lain Para Hakim harus memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan publik, hingga mendorong pembangunan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan
hak-hak korban kejahatan melalui putusan atau kebijakan.

Selain itu adanya Putusan Mahkamah Agung No. 365 PK/Pid.Sus/2022 terkait kasus “PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel)” yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon untuk mengembalikan seluruh aset First Travel kepada para jamaah yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Andika
Surachman selaku pemilik First Travel, menjadi salah satu dasar keyakinan para korban bahwa Mahkamah Agung telah secara nyata bertindak untuk melakukan pemulihan hak-hak korban.

“Para korban sangat mengharapkan terdapat keadilan serupa bagi korban KSP Indosurya seperti halnya para korban First Travel. Dan kami memohon agar Mahkamah Agung mau mengawasi
jalannya persidangan dalam perkara ini agar sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,” ujar Wan Teddy.

Untuk itu, melalui aksi dan penyerahan surat permohonan perlindungan hukum dari para korban ke Mahkamah Agung ini, Kami memohon Mahkamah Agung untuk mau memperhatikan nasib dan derita para korban kejahatan agar dapat menjadi perhatian bersama. Kami berharap, Mahkamah Agung RI dapat memperhatikan kedudukan para
korban sebagai subyek penting dalam tujuan penegakan hukum pidana,” ungkapnya.   (Wesly/SP).

Editor : Wesly (Asesor Sertifikasi Kompetensi Wartawan/SKW).

Share this:

About srikaninews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *