Home / Bintan / Mengukur Kesiapan Ketahanan Pangan Di Kepulauan Riau Dan Indonesia

Mengukur Kesiapan Ketahanan Pangan Di Kepulauan Riau Dan Indonesia

Bintan – Srikandinews.Com. Rika Andriani dengan
NIM 20101012 jurusan Administrasi Publik Mahasiswi Stisipol Raja Haji Tanjungpinang. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, anggaran ketahanan pangan 2021 meningkat signifikan hingga 30 persen bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2021 diberikan kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 62,8 triliun dengan rincian Kementerian Pertanian sebesar Rp 21,8 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,7 triliun, dan Kementerian PUPR Rp 34,3 triliun, Jum’at (12/03/2021).

Ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2020 sangat menurun karena pandemi covid-19, pemerintah pusat ingin menaikkan anggaran pangan untuk tahun 2021 supaya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anggaran pangan di Indonesia menurun misalnya anggaran pertanian ini tentu berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian yang juga menyebabkan rendahnya kemampuan daya beli petani.

Pemerintah perlu berupaya dengan keras, agar memperbaiki sektor pertanian ini. Kehidupan petani akan semakin sulit bila pemerintah tidak segera turun tangan. Bila terus dibiarkan, akan menjadi sebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan anggaran supaya masyarakat tidak mengalami keterpurukan ekonomi, masyarakat Indonesia sekarang ini banyak sekali yang menganggur di sebabkan oleh covid-19.

Mereka harus dikeluarkan dari PT mereka karena berkurangnya konsumen yang memesan barang-barang dari tempat mereka bekerja. Perekonomian masyarakat pun semakin lama semakin memburuk sampai-sampai pemerintah memberikan bantuan seperti logistik dan uang supaya masyarakat tidak mengalami keterpurukan ekonomi. Peningkatan anggaran 2021 cukup besar. Mohon bisa digunakan secara optimal untuk membantu sektor ketahanan pangan dan juga menggiring pemulihan ekonomi Indonesia ke depan.

Kami mengharapkan nanti bisa dibangun sinergi yang baik antara berbagai kementerian. Sektor pertanian dan ketahanan pangan adalah mesin dari perekonomian nasional. Tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor ini luar biasa besar dan income yang di-generate di sektor ini juga sangat besar. Sektor pertanian adalah kunci kita, kunci dalam penciptaan tenaga kerja. Isu ketahanan pangan menjadi sangat penting kala pandemi covid-19.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyakarat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah didorong membangun ketahanan pangan yang didukung oleh tiga pilar utama yaitu pangan secara fisik yang cukup untuk seluruh penduduk. tidak terkontaminasi dengan virus Covid-19. kesehatan dan imunitas tubuh penduduk sehat.

Adapun kebijakan ketahanan pangan pada tahun 2001 ini akan berfokus untuk mendorong produksi komoditas pangan melalui membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi. Selain itu, revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat petani atau nelayan dan distribusi pangan. persoalan ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 tidak hanya dapat dilihat secara makro namun lebih konflik adalah kondisinya dilempar rumah tangga yaitu salah satu kekurangan dari agregasi data indeks kondisi ketahanan pangan tiap-tiap masyarakatnya. Dengan demikian maka penting adanya analisis ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

Di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya, pasokan pangan menjadi bagian krusial bagian krusial bagi setiap negara. Apabila kebutuhan pangan di suatu negara sudah mulai menipis, maka dapat menyebabkan kelangkaan terhadap barang kebutuhan pokok tersebut, sehingga menyebabkan harga menjadi tidak stabil. Penanganan urusan pangan dan gizi ini menjadi penting, karena pandemi telah menimbulkan dampak serius ke berbagai sektor, termasuk kemampuan masyarakat dalam menyediakan, menjangkau, dan memanfaatkan bahan pangan bagi keluarga.

Membicara soal pemenuhan gizi keluarga ini tidak sebatas membahas aspek sosial budaya dan selera makan, karena juga terkait dengan pengetahuan dan kesadaran akan gizi. Kebangkitan ketahanan pangan, dapat dilakukan melalui pertanian rumah tangga dan pertanian komunitas. Pertanian yang termarjinalkan harus didampingi oleh orang kota yang terdidik, karena pertumbuhan pertanian menjadi tidak produktif jika tenaga kerjanya tidak terdidik. Namun demikian tidak berarti segala dampak yang ditimbulkan oleh adanya pandemi ini akan bisa teratasi dengan cepat.

Pandemi Covid-19 membuat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam proses masa pemulihan khususnya di sektor ekonomi dan juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan. Posisi Indonesia berada di peringkat 70 dari 107 negara di bawah skor indeks Vietnam dan Filipina. Namun, ketahanan pangan secara nasional sedang menghadapi tantangan resesi ekonomi dengan berkurangnya pendapatan masyarakat karena adanya penurunan aktivitas usaha produktif, dan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Salah satu kekurangan dari agregasi data indeks ketahanan pangan adalah penggunaan nilai rata-rata yang berarti bahwa wilayah dengan kriteria tahan pangan tidak serta merta merepresentasikan kondisi ketahanan pangan tiap-tiap masyarakatnya. Dengan demikian maka penting adanya analisis ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Negara berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan pangan dan menyalurkanya dengan baik kepada warga negaranya. Hal ini akan membuat pemerintahan menjadi kondusif dan semakin dipercaya masyarakat.

Jaminan tidak akan terjadinya ketimpangan atau kesenjangan ketersediaan pangan akan melahirkan ketenangan di masyarakat. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat akan meningkat terhadap pemerintahan. Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional.

(Red)

Share this:

About srikaninews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *