
NIAS BARAT – Srikandinews.com / Pengelolaan dan realisasi Dana Desa (DD) Tetehosi, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, mulai dari Tahun Anggaran 2023 hingga 2026 menuai sorotan tajam. Di tengah besarnya kucuran anggaran negara yang mencapai miliaran rupiah dalam empat tahun terakhir, sejumlah pos kegiatan bernilai ratusan juta rupiah diduga tidak transparan dan berpotensi diselewengkan.
Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka kepada publik melalui media, oknum Kepala Desa (Kades) Tetehosi justru memilih menghindar. Saat awak media berupaya melakukan konfirmasi ulang melalui pesan singkat WhatsApp, nomor kontak wartawan dilaporkan langsung diblokir oleh sang Kades.
Sikap tertutup serupa juga ditunjukkan oleh unsur pengawas dan pengelola keuangan desa setempat. Ketika awak media mencoba menghubungi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tetehosi oknum Inisial REG untuk meminta tanggapan terkait fungsi pengawasan, pesan konfirmasi tersebut hanya dibaca (centang dua biru) tanpa ada balasan sedikit pun.
Selanjutnya, pada Jumat (20/11/2026) pukul 09.36 WIB, awak media kembali berupaya mengonfirmasi Bendahara Desa berinisial AG. Namun, upaya konfirmasi terkait realisasi fisik dan laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut kembali menemui jalan buntu; pesan hanya dibaca dan tidak direspons hingga berita ini diturunkan.
Rincian Data Penyaluran Dana Desa Tetehosi (2023–2026)
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa yang dihimpun tim redaksi, Desa Tetehosi tercatat menerima kucuran dana dengan rincian sejumlah pos anggaran besar setiap tahunnya:
1. Tahun Anggaran 2023 (Status: Desa Tertinggal)
Pagu & Penyaluran: Rp 821.485.000 (Tersalur 100% dalam 3 tahap).
– Sorotan Anggaran: Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi, pengolahan, kandang, dll) mencapai Rp 245.421.650, Keadaan Mendesak (BLT) Rp 205.200.000, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Rp 105.534.000, Posyandu Rp 66.400.000, Penyertaan Modal Rp 50.000.000, PAUD/Non-Formal Rp 45.100.000, Penanggulangan Bencana Rp 39.184.800, Pemutakhiran Profil Desa Rp 30.000.000, Operasional Pemdes Rp 24.644.550, serta Tata Ruang Desa Rp 10.000.000.
2. Tahun Anggaran 2024 (Status: Desa Tertinggal)
Pagu & Penyaluran: Rp 977.497.000 (Tersalur 100% dalam 2 tahap).
– Sorotan Anggaran: Pembangunan/Pengerasan Jalan Usaha Tani menelan anggaran fantastis sebesar Rp 562.032.090, disusul Keadaan Mendesak Rp 151.200.000, Posyandu Rp 66.400.000, PAUD/Non-Formal Rp 39.500.000, Operasional Pemdes Rp 29.324.910, dan Profil Desa Rp 29.040.000.
3. Tahun Anggaran 2025 (Status: Desa Tertinggal)
Pagu: Rp 926.807.000 | Tersalur: Rp 879.033.680 (2 tahap).
– Sorotan Anggaran: Pos Penyertaan Modal melonjak drastis hingga Rp 523.667.500, Keadaan Mendesak Rp 136.800.000, Posyandu Rp 65.190.000, Pemeliharaan Jalan Desa Rp 39.932.000, Pemeliharaan Sumber Air Bersih Rp 39.932.000, PAUD/Non-Formal Rp 27.734.800, Profil Desa Rp 24.160.000, Jaringan Komunikasi/Informasi Desa Rp 22.357.500, Operasional Pemdes Rp 21.530.000, Pemberdayaan Perempuan Rp 10.082.400, dan Bimtek Teknologi Pertanian/Peternakan Rp 9.992.400.
4. Tahun Anggaran 2026 (Status: Desa Berkembang)
Pagu & Penyaluran: Rp 269.462.000 (Tersalur 100% dalam 2 tahap).
– Sorotan Anggaran: Keadaan Mendesak Rp 77.700.000, PAUD/Non-Formal Rp 29.400.000, Posyandu Rp 17.398.000, Pemeliharaan Jalan Desa Rp 12.600.000, Profil Desa Rp 10.170.220, dan Operasional Pemdes Rp 2.800.000.
Masyarakat minta KPK Turun Langsung Audit Dana Desa Tetehosi, Minta Penanganan Tidak hanya Dilimpahkan di Kabupaten dan Ke Tingkat Provinsi
Sikap bungkam dari jajaran Pemerintah Desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tetehosi terkait pengelolaan anggaran menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Padahal, keterbukaan informasi publik mengenai penggunaan Dana Desa merupakan amanat undang-undang guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Merespons tertutupnya informasi tersebut, masyarakat minta Inspektorat Kabupaten Nias Barat serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh, baik terhadap realisasi fisik maupun administrasi penggunaan Dana Desa Tetehosi dari tahun anggaran 2023 hingga 2026.
Lebih lanjut, masyarakat juga secara khusus meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih dan mengawasi langsung proses pemeriksaan ini. Warga berharap penanganan maupun audit kasus ini tidak dialihkan atau ditangani oleh pihak Daerah dan tingkat Provinsi Sumatera Utara, melainkan langsung dilakukan oleh tim KPK dari pusat demi menjamin independensi, objektivitas, dan transparansi penegakan hukum.
Tanggapan Tegas Ketua LP-KPK, Agus Zebua
Menanggapi aspirasi dan keresahan warga Desa Tetehosi, Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), Agus Zebua, angkat bicara dan memberikan peringatan keras kepada pihak Pemerintah Desa maupun BPD setempat.
“Kami di LP-KPK mendukung penuh desakan masyarakat Desa Tetehosi. Dana Desa itu uang negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan dana pribadi yang pengelolaannya bisa ditutup-tutupi. Sikap bungkam Pemerintah Desa dan BPD justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran dari 2023 hingga 2026,” tegas Agus Zebua dalam keterangannya.
Agus menilai, permintaan warga agar KPK pusat turun langsung merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap potensi masuk angin atau konflik kepentingan jika penanganan hanya berhenti di tingkat daerah.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Jika memang bersih, buka semua data realisasi fisik dan SPJ-nya ke publik secara transparan. Apabila dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dan keterbukaan dari Pemdes Tetehosi, LP-KPK siap mengawal penuh laporan masyarakat ini dan melayangkannya secara resmi langsung ke meja pimpinan KPK di Jakarta agar segera dilakukan audit investigatif,” pungkasnya.
(Aris Mendrôfa)
Srikandinews media online