Srikandinews media online
Gunungsitoli – Srikandinews.com. Pengelolaan anggaran pendidikan di wilayah Kabupaten Nias Utara kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, dugaan ketidaktransparanan dan masalah akuntabilitas menerpa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Alasa terkait realisasi anggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) Reguler Tahun Anggaran 2025 yang mencapai total Rp 874.616.000.
Namun, upaya jurnalis untuk menegakkan keterbukaan informasi publik justru membentur dinding pertahanan yang rapat. Kepala Cabang Dinas (Kacabdis) Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sumatera Utara, Augustinus Halawa, S.Pd., M.M., bersama Kepala SMAN 1 Alasa, Kristiani Hulu, S.Pd., memilih bungkam dan tidak merespon konfirmasi resmi yang dilayangkan oleh wartawan hingga Kamis (22/10/2026) siang.
Sorotan Anggaran BOSP TA 2025 dan Dugaan Kejanggalan di Lapangan
Berdasarkan data sistem pelaporan yang dihimpun Tim Redaksi Srikandinews.com, SMAN 1 Alasa yang memiliki 872 siswa tersebut menerima kucuran dana BOSP 2025 mendekati angka 1 miliar rupiah. Realisasi pelaporan dana tersebut terbagi dalam dua tahap utama:
Tahap I (Pencairan 22 Januari 2025): Menguras dana sebesar Rp 842.795.300 dengan alokasi terbesar untuk pembayaran honor (Rp 215,8 Juta), pemeliharaan sarana dan prasarana/sarpras (Rp 157,1 Juta), serta administrasi kegiatan sekolah (Rp 146,3 Juta).
Tahap II (Pencairan 08 Agustus 2025): Melaporkan penggunaan dana sebesar Rp 887.448.700 dengan lonjakan pada pos pengembangan perpustakaan (Rp 127,9 Juta) dan penyediaan alat multimedia (Rp 98,8 Juta).
Dugaan kejanggalan semakin menguat setelah adanya laporan warga dan pantauan tim investigasi di lapangan. Tepat pada tanggal 20 November, sekitar pukul 10:39 WIB, terendus adanya aktivitas pengiriman barang atau belanja modal secara masif dan mendadak ke lingkungan sekolah. Aktivitas tersebut memicu spekulasi publik: apakah pengadaan barang ini merupakan pemenuhan kewajiban yang terlambat atau sekadar langkah “panik” untuk menutupi administrasi setelah adanya kritik dari pengawas?
Dikritik Keras Anggota DPRD Sumut dan Isu ‘Backup’ Cabdis
Persoalan di SMAN 1 Alasa ini ternyata sudah memicu tensi politik di tingkat provinsi. Dua Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Thomas Dachi dan Berkat Laoli, secara terbuka mengkritik keras kepemimpinan Kepsek Kristiani Hulu. Mereka menyoroti hilangnya transparansi serta dugaan indikasi ketidaksesuaian format anggaran yang juga sempat menjadi catatan kelam pada TA 2023 dan TA 2024.
Akibat lambatnya penanganan, muncul opini liar di tengah masyarakat dan media sosial yang menuding pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII sengaja melakukan pembiaran, melakukan backup, hingga terkesan “tutup mata” atas apa yang terjadi di SMAN 1 Alasa.
Upaya Konfirmasi Berakhir Bungkam
Demi menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan asas keberimbangan informasi (cover both sides), wartawan Srikandinews.com, telah melayangkan surat permohonan konfirmasi tertulis kepada kedua pejabat terkait.
Surat tersebut mempertanyakan hasil pengawasan fisik dari Cabdis, evaluasi rekam jejak anggaran sekolah, tanggapan atas kritik DPRD Sumut, hingga kejelasan mekanisme pengadaan barang lewat aplikasi SIPLah.
Sangat disayangkan, hingga Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 11:34 WIB, baik Kacabdis Augustinus Halawa maupun Kepsek Kristiani Hulu sama sekali tidak memberikan jawaban ataupun hak jawab resmi. Sikap menutup diri dari para pejabat publik ini tentu menjadi catatan buruk terhadap komitmen penegakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pendidikan Sumatera Utara.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih terus berupaya mengejar klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk melayangkan tembusan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar menindaklanjuti kegaduhan anggaran ini.
(✍️Tim Bersambung✍️).
