
Nias Barat — Srikandinews.com Puskesmas Hilifadolo, Kecamatan Moro’o, Kabupaten Nias Barat, menjadi sorotan masyarakat setelah muncul dugaan tidak dilaksanakannya kegiatan lapangan, namun anggaran transportasi tetap dicantumkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan diduga dibagikan kepada pihak-pihak tertentu.
Media Srikandinews menerima laporan dari salah satu pegawai internal yang membenarkan adanya praktik tersebut. Selain itu, juga muncul dugaan bahwa terdapat pegawai yang kerap tidak masuk kerja, namun gaji tetap dicairkan oleh pihak Puskesmas Hilifadolo.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan serius dari masyarakat. Mereka mempertanyakan apakah praktik-praktik seperti ini yang disebut sebagai bagian dari “perubahan” di Kecamatan Moro’o dan secara umum di Kabupaten Nias Barat.
Masyarakat berharap jajaran Pemerintah Kabupaten Nias Barat dapat menindaklanjuti persoalan ini secara serius, transparan, dan profesional. Terlebih, pemerintahan saat ini mengusung visi dan misi kesehatan yang diharapkan membawa perubahan nyata bagi pelayanan publik.
Masyarakat juga menaruh harapan besar kepada Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si, agar benar-benar melakukan seleksi yang ketat dan objektif terhadap seluruh Kepala Puskesmas di wilayah Kecamatan Moro’o sebelum maupun setelah pelantikan, sehingga ke depan tidak terjadi hal-hal yang merugikan kesehatan untuk masyarakat.
“Kami tidak ingin pelayanan kesehatan tercoreng oleh dugaan penyimpangan. Puskesmas seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat, bukan tempat praktik yang merugikan publik,” ungkap perwakilan masyarakat.
Masyarakat Kecamatan Moro’o menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan dan berharap agar visi-misi Bupati Nias Barat periode 2024–2030 benar-benar dijalankan secara nyata dan menyentuh kepentingan rakyat.
(Faty War)
Srikandinews media online