Srikandinews media online
Metro, Lampung – Srikandinews.com. Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi, menginisiasi Petani di Kota Metro harus bentuk Badan Usaha Milik Kelurahan (Bumkel). Demi kemudahan distribusi pupuk dan benih sehingga dapat dengan mudah sampai ke Petani.
Hal tersebut disampaikan Arinal Djunaidi saat kunjungannya dalam rangka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pola Tanam tahun 2024 dan Silaturrahmi dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang berlangsung di Jalan Proklamasi, Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat, Senin (10/06/2024).
“Kalau Kabupaten namanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), tetapi kalau di Kota baik Bandar Lampung atau Metro itu belum adam Ini Saya inisiasi nanti Walikota membuat namanya Badan Usaha Milik Kelurahan atau Bumkel,” ungkap Arinal Djunaidi.
Menurut Arinal Djunaidi, Bumkel sendiri dapat mempermudah Petani mendapatkan fasilitas Pupuk, fasilitas Benih dan permasalahan Petani di Kota Metro. Sehingga dengan meningkat hasil panen, Petani pun dapat membayar pajak.
“Wong petaninya sudah enak hidupnya, bayar dong pajaknya, pajaknya akan dibayar melalui kelurahan sesuai dengan kemampuan petani masing-masing,” jelasnya.
Salain itu, Arinal Djunaidi mengatakan, bahwa badan usaha milik kelurahan juga dapat menampung hasil produksi dari Petani.
“Apakah sayur sayuran termasuk padi, nanti dia berhubungan dengan badan usaha milik daerah atau Pengusaha,” ujarnya.
Dengan program yang dicanangkan Gubernur tersebut, diharapkan dapat memutus mata rantai yang mempersulit Petani mendapatkan pupuk dan benih.
“Tidak ada lagi mata rantai panjang yang membuat sulitnya para Petani yang akhirnya menjadi Korban karena harganya murah, sehingga nanti badan usaha milik kelurahan itulah yang akan membangun bagaimana distribusi pupuk itu bisa langsung ke rakyat,” katanya.
Salain membentuk Bumkel, Arinal juga menyampaikan metode berjenjang untuk penanaman padi sehingga saat panen tidak serentak, namun bertahap.
“Terkait pertanian berjenjang itu dalam musim tanam, itu penanamannya itu diatur tidak dalam satu hari ditanam, tapi perminggu-perminggu sehingga membuat produksinya bisa terpantau dan dapat disalurkan ke pedagang secara nasional,” tukasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), Herry Wiratno juga menjelaskan, inisiatif yang diarahkan Gebernur. Bahwa Provinsi Lampung sudah menunjuk 3 Kabupaten dalam pengelolaan Bumdes tersebut.
“Kemarin sudah pernah dilakukan sosialisasi hanya ditunjuk 3 kabupaten dulu, Pringsewu, Tanggamus dan Lampung Tengah. Jadi, Kita belum kebagian penyaluran pupuk lewat Bumdes, itupun khusus pupuk yang swadana, artinya PT Pupuk Indonesia langsung berkoordinasi dengan Bumdes,” jelas Herry Wiratno.
“Inisiasi yang disampaikan oleh Gebernur diharapkan dapat ditindaklanjuti setelah 3 kabupaten tersebut,” ungkap Herry Wiratno.
“Jika 3 kabupaten sudah berjalan, mungkin di Metro Tahun 2025, Kita belum bisa pastikan, nanti Bumkel di Metro hanya bisa bekerjasama dengan pupuk Indonesia. Hanya bisa mendistribusikan pupuk swadana ya, bukan pupuk subsidi,” jelas Herry Wiratno.
Pembentukan Bumkel sendiri menurut Herry Wiratno menyesuaikan lokasi luas persawahan karena tidak semua kelurahan memiliki sawah.
“Tidak semua kelurahan miliki Bumkel, yang paling luas area persawahan di Metro Selatan dan Utara,” pungkasnya. (Rusia).
