Diduga 4 Unit Kios Dijalan Radar Tidak Mengantongi Izin PBG nya

Tanjungpinang  –  Srikandinews.com. Sebanyak 4 Unit bangunan Kios yang berada dijalan Radar kota Tanjungpinang hampir usai tahap progres pembangunannya, namun anehnya ke-4 Unit bangunan kios tersebut awal pembangunannya diduga tanpa mengkantongi Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah kotaTanjungpinang.

Informasi yang diterima, bahwa ada 4 Unit bangunan Kios beralamat dijalan Radar diduga belum kantongi izin mendirikan bangunan (IMB ) yang kini diubah menjadi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)dari pemerintah kota Tanjungpinang.

Berdasarkan Tanggapan dari Azis salah seorang yang mengaku sebagai kepala tukang bangunan 4 Unit Kios yang berada jalan Radar.

“Yang punya saya ga tahu pak, Bosnya orang Tionghoa, Cuman dia bilang kemaren, katanya orang inisial  A” Satpol PP.kalau ada yang tanya, bilang aja orang pak A Satpol PP”Sebut Azis sambil menirukan gaya bicara pemilik Kios.

Lalu Azis mengatakan”disini sudah beberapa kali orang PU datang mengukur, sementara pembangunan sudah berjalan selama 3 bulan dan saat ini sudah masuk tahap Finishing”jelasnya.

Saat ditanya soal ijin mendirikan bangunan, Azis seolah-olah mengelak.”Saya kurang tahu juga pak. Begini aja pak, kalau memang apa ,saya kasih tahu nomor pak A ” Kata Azis saat ditemui di lokasi.kamis(23/5/24)

Lebih lanjut Azis katakan,ke-4 Unit bangunan kios tersebut miliki jarak dari bahu jalan sekitar 8 meter panjangnya dan ke-4 Unit Kios tersebut,miliki ukuran 4×16 meter persegi” Pungkas Azis.

Sementara itu, oknum Satpol PP inisial A yang disebutkan oleh kepala tukang,saat dikonfirmasi belum menjawabnya.

Berdasarkan aturan soal PBG dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 “tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

jika tidak memiliki PBG, pada dasarnya apabila pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, dan/atau pengkaji teknis tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung (dalam hal ini kepemilikan PBG), berpotensi dikenai sanksi administratif.[13]

Sanksi administratif tersebut dapat berupa:[14]

peringatan tertulis;pembatasan kegiatan pembangunan;penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;pembekuan persetujuan bangunan gedung;

pencabutan persetujuan bangunan gedung;pembekuan sertifikat baik fungsi bangunan gedung;pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain itu, terdapat sanksi pidana dan denda juga apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung jo. UU Cipta Kerja. Jika pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka ia berpotensi dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung .jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

Kemudian, jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, pelaku berpotensi dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 15% dari nilai bangunan gedung. Lalu, jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung.

(Suhaimi)

Share this: