Srikandinews media online
Pulau Burung, Inhil – srikandinews.com. Perencanaan pembangunan itu dimulai dari tingkat RT sebagai ujung tombak, tapi yang memiliki anggaran tersebut yaitu kuasanya bupati atau gubernur.
Pemegang kebijakan itu berada pada pucuk pimpinan,sedangkan masyarakat hanya bisa pengusul,diberi atau tidaknya permintaan itu berada di tangan pemegang kebijakan
Misalkan soal pembangunan jembatan penyeberangan orang dan barang di tiap tiap wilayah seperti di pulau burung itu seharusnya ranah bupati atau gubernur namun kadangkala sering di bebankkan pada PT RSUP industri.
Jembatan parit satu yang berhampiran dengan laut sudah lama tiangnya keropos dan harus mendapatkan perbaikan demi kenyamanan serta keselamatan seluruh masyarakat yang melewatinya.
Dan menurit informasi yang dikumpulkan oleh media ini,bahwa masyarakat dan pengusaha yang ada dipesekitaran paret satu telan mendonasikan dana pribadinya untuk perbaikan jembatan yang dimaksud.
Namum dana itu mungkin tidak mencukupi untuk memperbaiki jembatan itu, sehingga niat baik belum juga terkabul ungkap sumber yang layak dipercaya 19/5.
Dan donasi itu telah di pungut pada tahun 2022 lalu,serta jumlah donasi itu berapa jumlahnya hingga sekarang tidak diketahui.
Namum animo masyarakat paret satu untuk memperbaiki jembatan itu tinggi, pemilik toko yang berdekatan dengan jembatan itu berharap agar ada perbaikan dari pemerintah Inhil mau pun pemerintah provinsi Riau tandas pemilik toko yang enggan namanya di publis kepada media ia sampaikan diparet satu 16/5.
Menurut informasi yang lainnya’, bahwa sudah beberapa kali ada yang memoto jembatan ini,namun bukti reaksi untuk memperbaiki belum ada menurut informasi yang diterima oleh media ini.
Diperkirakan,bahwa untuk memperbaiki jembatan yang telah keropos itu berkisar ratusan juta rupiah lebih,(tim)
