Srikandinews media online
Batam – srikandinews.com. Aktivitas perjudian elektronik yang juga dengan kodok Gelanggang permainan anak – anak ( gelper ) kian semakin marak di kampung Aceh kecamatan sei beduk Muka kuning.
Pasalnya, ditengah upaya pemerintah dan aparat hukum yang menggalakkan penutupan aktivitas perjudian. Tetapi anehnya Praktek perjudian di lokasi tersebut seolah tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum.
Lokasi perjudian elektronik atau gelper di ruli kampung Aceh semakin meningkat pesat, kegiatan perjudian di ruli kampung Aceh seperti Negara luar negeri.
Menurut informasi yang di dapat pewarta dari narasumber yang sering masuk ke lokasi ruli kampung aceh.peredaran di kampung acah bukan saja perjudian elektronik atau gelper yang ada di lokasi ,ada juga peredaran narkoba yang secara terang – terangan berjalan dengan fasilitas yang fantastis.
Dari penelusuran pewarta informasi yang di dapat lokasi perjudian elektronik saat ini mencapai 4 lokasi yang buka secara terang – terangan tanpa terjemah pihak penegak hukum setempat maupun pihak polda kepri.
Di duga peredaran uang yang mengalir di ruli kampung Aceh hingga milyaran per/ hari ,sehingga para pengusaha kerap menjalankan bisnis ilegal di wilayah tersebut.
Rutinitas kegiatan perjudian elektronik atau gelper di ruli kampung aceh di duga telah terkoordinir oleh pihak oknum nakal agar ,dapat kegiatan perjudian elektronik ( gelper ) dapat berjalan dengan lancar.
Dalam beberapa pekan lalu intrusi kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kepada seluruh kapolda ,meminta di seluruh wilayah Indonesia perjudian dapat di berantas habis tanpa terkecuali .
Hingga sampai saat ini , intrusi kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo belum dapat terlaksana dengan baik,bagi pihak penegak hukum setempat dalam menjalankan fungsi dan tugas yang di emban pihak penegak hukum di wilayah kepulauan Riau.
Masyarakat kota Batam berharap kepada kapolda kepri berserta jajaran bisa memegang teguh amanat kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam penyampaian pidato yang di berikan terhadap penegakan hukum di setiap daerah masing – masing. (Red)
