Home / Lampung / Bamdar Lampung / Oknum Peratin di Pesibar Dilaprkan LPH ke Kejati Lampung

Oknum Peratin di Pesibar Dilaprkan LPH ke Kejati Lampung

Aminudin, SP (baju biru) dan rekan, Kuasa Pendamping LHP

Bandar Lampung – Srikandinews.com. Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP/BPD) Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, melaporkan Peratin (Kepala Desa), ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Jum’at (17/09/2021).

Laporan tersebut, dilayangkan LHP/BPD karena mereka menduga Oknum Peratin Pekon Pagar Dalam melakukan penyelewengan Dana Desa (DD) Pekon Setempat.

“Kita ada menduga anggaran DD di Pekon (desa) Pagar Dalam ini diselewengkan. Atas dasar itulah kita melayangkan pengaduan atau laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Lampung,” Kata Amir Hasan, melalui pendamping hukumnya, Aminudin, SP  kepada awak media ini pada Jum’at (17/09/2021) usai menerima bukti laporan di Kejaksaan Tinggi Lampung.

Ditambahkanya, laporan langsung diterima oleh bagian Pos Pelayanan Hukum dan Pengaduan Masyarakat Kejaksaaan Tinggi Lampung.

Amin menjelaskan, Peratin (Kades) Pekon Pagar Dalam diduga melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dimana, Dana Desa (DD) yang diduga diselewengkan itu, menurut dugaan kami mencapai ratusan juta rupiah. Namun, untuk jumlah atau angka pasti, Amin mengaku belum dapat memastikan jumlahnya.

” Yang pasti dana desa yang kita awasi, penggunaan anggaran sudah selesai untuk tahun 2020, dan sudah 40 persen untuk tahun ini,” jelasnya.

Dirincinkanya, pada tahun ini saja uang yang sudah ditarik berdasarkan rekening koran milik Pekon (desa) Pagar Dalam sudah mencapai angka Rp. 365.918.22. “Selaku LHP/BPD tidak boleh tahu kapan itu ditarik. Akan tetapi, kami sudah lihat dari pengajuan Pekon (desa) Pagar Dalam tentang permintaan pencarian dana, dan juga kami lihat dari data (print out) rekening koran,” tegasnya.

Lebih lanjut Amin memaparkan, tahap kedua juga belum jelas apakah sudah direalisasikan atau belum, tapi harus diingat, dana yang akan digunakan untuk pekerjaan fisik dan pemberdayaan itu harus dilaksanakan sesuai dengan peruntukan.

Bahkan ironisnya, sebut pendamping hukum Ketua LHP Pekon (desa) itu, tidak hanya dugaan penyelewengan dana desa saja, akan tetapi, adanya indikasi dugaan pemalsuan data yang diduga dilakukan oleh oknum Peratin (Kades) menjadi salah satu poin juga yang kami laporkan.

“ Dugaan pemalsuan data dan manipulasi dalam perealisasian Dana Desa (DD). Ini yang membuat kami lebih kuat membuat laporan,” tegasnya.

Sementara itu, Oknum Peratin Pekon Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, saat diminta tanggapannya terkait laporan LHP melalui pendamping hukumnya ke Kejaksaan Tinggi Lampung, sampai berita ini ditayangkan, pesan chat WhatsApp hanya dibaca (contreng biru).  (Wes/Red).

Share this:

About srikaninews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *