Home / Bintan / Tarif PPN Bakal Naik, Apa Resikonya ?

Tarif PPN Bakal Naik, Apa Resikonya ?

Bintan – Srikandinews.com. Syafrina Zuhri dari Mahasiswa UMRAH Raja Ali Haji Tanjungpinang menyampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya di acara Musrenbangnas 2021 secara virtual bahwa kementeriannya berencana untuk menaikan tarif PPN, Selasa (15/06/2021).

Dia mengatakan pihaknya akan berupaya menaikkan rasio pajak tahun 2022. Saat ini tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan konsumen sebesar 10%.
Sekedar informasi, tertuang dalam UU Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah mengisyaratkan tarif PPN dapat berada di kisaran 5% hingga 15% .

Pajak pertambahan nilai berhubungan langsung dengan perilaku masyarakat dalam melakukan konsumsi atas barang dan jasa yang memiliki keterkaitan erat dengan kondisi ekonomi makro suatu negara.

” Artinya jika PPN mengalami kenaikan maka kenaikan inflasi juga akan terjadi, secara otomatis akan meningkatkan harga jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN karena inflasi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN, ” Ujarnya kepada awak media tadi pagi.

Masih sambungnya, Lantas apa yang terjadi jika terjadi kenaikan inflasi? Kenaikan inflasi akan lebih cenderung membatasi daya beli masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga juga melambat. Jika ini terjadi maka akan berpotensi membatasi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mendatang.

Belajar dari negara Arab Saudi, tahun lalu pemerintah Arab Saudi meningkatkan tarif PPN dari 5% menjadi 15% yang berlaku pada Juni 2020. Membuat inflasi pada juli 2020 sebesar 6,1% melonjak dari posisi juni yang hanya 0,5%. Hingga saat kini, inflasi di Arab Saudi berada di level 5% pada akhir April 2021.

Dampak lain jika terjadi kenaikan tarif PPN bisa mendorong konsolidasi fiscal sehingga defisit APBN dapat Kembali ke level normal yakni 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, upaya menaikkan tarif PPN bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara agar bisa mencapai target akhir tahun.

Sekedar informasi, dalam pasal 12 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebut deficit anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB. Hingga Januari 2021 total defisit APBN sebesar 0,26% tehadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika meningkatnya tarif PPN maka ruang fiscal dapat menunjang perekonomian di jangka Panjang, seperti belanja infrastruktur dan program prioritas lainnya. Jika kapasitas tidak dinaikkan, maka ruang fiscal menjadi sangat kecil dan akan membatasi ruang gerak dari pemerintah.

” Jika defisit berkurang berarti kurangnya pembiayaan negara. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah memerlukan penambahan modal. Artinya, permintaan terhadap uang meningkat berimbas pada tingkat bunga yang naik. Maka diperlukannya kenaikan PPN agar meningkatkan penerimaan negara, ” Tambahnya lagi.

(Riyadi)

Share this:

About srikaninews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *