BPJS ketenagakerjaan Antara Wajib Dan Sunat

Kepri – Srikandinews.com. Undang Undang dibuat guna menertibkan segala ke arah yang benar untuk masyarakat luas di Indonesia,namun kadang kala UU dan aturan yang telah diatur sering terjadi pelanggaran sengaja maupun tidak kesengajaan.

Buruh atau pekerja disebuah perusahaan besar maupun kecil sudah di buat aturan UU oleh pemerintah untuk melindungi para buruh yang ada di sebuah perusahaan tersebut.

Namun, tidak semua perusahaan menerapkan alat pelindung diri itu dilaksanakan agar para buruh terselamatkan dalam suatu kecelakaan kerja.

Sumber informasi dari BPJS ketenagakerjaan Kepri mengatakan bahwa semua pekerjaan wajib di ikutkan serta dalam hal BPJS ketenagakerjaan itu wajib ungkap sumber yang disampaikannya kepada media ini lewat pesan singkatnya 17/4.

Dan ketika ada perusahaan melanggar aturan BPJS ketenagakerjaan agar melaporkan ke Disnaker Kepri khusus pengawasan ketenagakerjaan tambah sumber dari BPJS ketenagakerjaan Kepri.

Namun di lapangan sebuah perusahaan galangan kapal di Batam, bahwa penerapan keikutsertaan buruh hanya bagi pekerja kontrak,sedangkan yang tidak kontrak bersifat borongan tidak masuk dalam BPJS ketenagakerjaan tersebut.

Apa lagi persoalan PHK buruh baik itu perorangan sering di lakukan oleh kelompok helem putih yang disebut Pormen paling berhak memberhentikan buruh tanpa salah dan dosa, sehingga buruh kaget karena dirinya di PHK sepihak melalui UU perasaan.

Jutaan buruh di Kepri ini, yang paling banyak berada di Batam,dan ratusan kasus buruh yang terjadi seperti tidak di bekali BPJS ketenagakerjaan serta pemberhentian sepihak banyak terjadi,namun buruh itu tidak berdaya untuk melawan.

Apa lagi ketidak berdayaan serikat buruh atau pekerja yang ada di perusahaan galangan kapal atau tongkang mereka hanya hiasan dinding saja,apapun yang terjadi pada buruh serikat kerja juga enggan bersuara membela buruh,dan sekiranya membela maka nasib pengurus serikat pun kena diberhentikan oleh perusahaan.

Banyak nya kasus buruh yang terjadi di Kepri khususnya Batam tiap tahunnya,para buruh beranggapan bahwa kadang kala laporan itu tidak di tanggapi oleh pihak yang berwenang. (Aman).

Share this: